Home / BERITA UTAMA / MENDUDUKKAN HADIS DHAIF SESUAI HAKNYA

MENDUDUKKAN HADIS DHAIF SESUAI HAKNYA

Persoalan mendasar yang sering diangkat ikhwan Salafi-Wahabi untuk memperkarakan amaliah di luar komunitasnya adalah beramal dengan Hadis dha’if. Bagi mereka Hadis dha’if tidak layak menjadi hujah dalam permasalahan apapun. Ia harus ditinggalkan secara mutlak. Hadis dha’if bagi kelompok ini sudah seperti benda najis yang tak boleh dijamah bahkan harus dibuang jauh-jauh.

Seorang dari mereka yang menulis Hadis lemah dan palsu yang populer di Indonesia menyebutkan, Hadis dha’if tidak boleh disebarkan. Hal ini karena agar tidak menjadikan kaum muslimin mengamalkan sesuatu hadis yang lemah. Karena bisa jadi akan dianggap shahih oleh orang-orang awam. Di lain kesempatan, setelah menjelaskan khilafiyyah seputar mengamalkan Hadis dha’if, ia mengatakan bahwa pendapat yang rajih (yang unggul) adalah pendapat yang menolak Hadis dha’if secara mutlak.

Bagi siapa saja yang mempelajari ilmu Mushthalah Hadis dan mengkaji kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentu pernyataan-pernyataan tersebut tentunya cukup ganjil. Sebab betapa banyak ulama yang dikenal luas sebagai pakar di bidang ilmu hadis bahkan dilekatkan kepadanya sematan “al-Hafizh” seperti al-Nawawi, al-Dzahabi, al-Sakhawi, al-Ghazali dan yang lainnya dalam kitab-kitab mereka mencantumkan Hadis-hadis dha’if.

Duktur Mahmud al-Thahhan dalam Taysir Mushthalah al-Hadits mengemukakan, “Menurut ulama Hadis dan selainnya diperbolehkan meriwayatkan Hadis-hadis dha’if dan bersikap fleksibel terhadap sanad-sanadnya tanpa menjelaskan kedha’ifannya. Berbeda dengan hadis maudhu’ (palsu). Hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan kecuali dengan menjelaskan status kepalsuanya. Kebolehan meriwayatkan Hadis dha’if tersebut ketika memenuhi dua persyaratan. Pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Kedua, tidak menjelaskan hukum-hukum syariat berupa halal haram. Dengan demikian, boleh meriwayatkan Hadis dha’if pada konteks nasihat, motivasi, peringatan, kisah-kisah dan semisalnya. Adapun sekelompok ulama yang diriwayatkan bersikap lentur terhadap sanad-sanad Hadis ialah Imam Sufyan al-Tsauri, Imam Abd al-Rahman al-Mahdi dan Imam Ahmad bin Hanbal.”

Mengenai Hadis dha’if apakah boleh diamalkan, maka dalam hal ini sikap ulama terbagi ke dalam tiga kelompok.

Pertama, kelompok al-mutasyaddidun, yakni mereka yang berpendapat tidak boleh mengamalkan Hadis dha’if secara mutlak. Para ulama yang bersikap demikian ialah Imam Bukhari, Imam Muslim,Yahya bin Ma’in, Abu Syamah, Ibnul Arabi, Ibnu Hazm, Syihab al-Khafaji, Syekh Ahmad Syakir dan ulama dari sekte Salafi-Wahabi seperti Syekh Nasiruddin al-Albani.

Kedua, kelompok al-mu’tadilun, yakni mereka yang menyatakan bolehnya mengamalkan Hadis dha’if khsusus dalam hal keutamaan-keutamaan ibadah (fadha’il al-a’mal) dan dengan syarat-syarat sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti berikut:

1) Berkaitan dengan fadha’il al-a’mal.
2) Tingkat kedha’ifannya tidak berat.
3) Masih dalam cakupan dalil yang diamalkan dari al-Quran ataupun dari Hadis shahih.
4) Ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa itu telah tetap dari Rasulullah Shallallâh ‘alaihi wa sallam tetapi dengan niatan untuk kehati-hatian (ihtiyath).

Kelompok kedua ini merupakan suara mayoritas. Mereka yang ada di barisan ini ialah Imam Sufyan al-Tsauri, Abd al-Rahman bin al-Mahdi, Ahmad bin Hanbal, al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Sakhawi, al-Iraqi, Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari, al-Suyuthi, Mula Ali al-Qari, al-Luknawi, Sayyid Alawi bin Abbas dan lainnya.

Ketiga, kelompok al-mutasahilun, yakni mereka yang menyatakan boleh diamalkan secara mutlak. Namun para ulama melarikan maksudnya kepada Hadis dha’if yang ringan. Pendapat ketiga ini ada yang menisbatkannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud.

Al-Khathib al-Baghdadi dalam al-Kifayah menyatakan, “Bab mengambil sikap ketat (tasyaddud) dalam Hadis-hadis hukum dan fleksibel (tajawwuz) dalam Hadis-hadis tentang fadha’il al-a’mal telah diriwayatkan dari kalangan al-Salaf al-shalih. Bahwa, tidak diperkenankan meriwayatkan Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum halal dan haram kecuali dari orang yang terbebas dari kecurigaan dan jauh dari prasangka buruk. Adapun untuk Hadis-hadis targhib, tarhib, dan selainnya, maka diperbolehkan menuliskannya dari setiap syeikh.”

Sementara itu, Hadis dha’if yang ringan kedha’ifannya apabila ia memiliki banyak jalur periwayatan, maka derajatnya akan naik dari dha’if menjadi hasan (baca: hasan li ghairih). Hadis tersebut menjadi diterima dan diamalkan. Hadis dha’if juga dapat diterima bilamana kandungan maknanya telah diamalkan oleh para ulama.

Dalam al-Khulashah fi Ahkam al-Hadits al-Dha‘if, Ali bin Nayif al-Syahud mengemukakan bahwa para ulama telah bersepakat untuk mengamalkan Hadis dha’if yang telah diamalkan dan diterima oleh umat secara umum. Kami tidak mengetahui seorangpun ulama yang menyelisihi ketetapan ini. Imam al-Tirmidzi pada Hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya seringkali mengikutkan keterangan berupa amal ulama, baik menurut mayoritas ataupun sebagian saja, sedang beliau menghukumi Hadis tersebut dha’if, entah sebab idhthirab, inqitha’ al-sanad, ketidakshahihannya sanad, sebab dha’ifnya perawi atau sebab lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Ahl al-‘ilm menurut pandangan al-Tirmidzi adalah para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in, imam madzhab empat dan murid-muridnya.

Seandainya kita mengambil sikap bahwa setiap Hadis dha’if harus dijauhi dan tidak boleh disebarluaskan, niscaya kita akan kehilangan banyak informasi seputar perjalanan hidup Baginda Nabi Shallallâh ‘alaihi wa sallam (sirah nabawiyyah), baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Padahal, kita bisa menyaksikan dalam kitab-kitab para hafizh -yang mereka itu adalah sandaran, tindakannya adalah pedoman, darinya kita mengetahui mana Hadis dha’if yang boleh dituturkan dan mana yang tidak boleh- di sana dipenuhi kutipan-kutipan Hadis-hadis maqthu’, mursal, berita dari para dukun dan semisalnya yang mengabarkan keistimewaan-keistimewaan Rasulullah Shallallâh ‘alaihi wa sallam. Semua itu tidak menjadi problem bagi mereka sebab telah sesuai dengan konteksnya. Demikian keberatan yang diajukan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki.

Di sisi lain, persoalan yang juga perlu menjadi perhatian adalah bahwa tidak setiap Hadis dha’if itu kedha’ifannya disepakati ulama. Tidak sedikit Hadis dha’if yang statusnya debatable; satu ahli menyatakan dha’if, sementara ahli yang lain menyatakan hasan. Salah satu contohnya adalah Hadis doa “Allâhumma ajirnâ minannâr (Ya Allah!, selamatkan kami dari neraka)” yang dibaca tujuh kali di waktu pagi setelah shalat subuh dan di sore hari setelah shalat maghrib. Hadis tersebut statusnya diperselisihkan. Sebagian ulama menilainya hasan, dan sebagian lainnya menilai dha’if.

Di antara sebab yang melatarbelakanginya adalah adanya perbedaan penilaian al-jarh wa al-ta’dil. Sebuah Hadis akan dinyatakan shahih atau hasan manakala perawinya adalah seorang adil. Kriteria adil ini tidak disepakati oleh ulama. Sebagai contoh, Imam al-Hakim merumuskan kriteria adil sebagai berikut: beragama Islam, tidak berbuat bid’ah, dan tidak berbuat maksiat. Sementara itu Imam al-Nawawi dan Ibnu Shalah merumuskan syarat-syarat seorang dikatakan adil ketika: beragama Islam, baligh, berakal, memelihara muru’ah dan tidak fasik.

Salah satu contoh, Ibn Ishaq, sejarawan muslim ternama ini diperselisihkan statusnya. Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, al-Daruquthni dan lainnya menilai Ibn Ishaq dengan jarh. Sementara Imam Ibn Uyainah, Abu Zar’ah, Ibn Ma’in dalam sebagian riwayatnya, dan ulama lain menilai Ibn Ishaq sebagai adil. Kemudian ada Ibrahim bin Muhammad, perawi Hadis Sayyidina Umar tentang air musyammasy yang bisa mengakibatkan penyakit kusta (yûritsul barash). Menurut Al-Nawawi statusnya dhaif, namun Imam Al-Syafii menilainya tsiqah. Perbedaan juga muncul terkait jumlah yang merekomendasikan keadilan seorang perawi. Ada yang bilang cukup satu orang mu’addil saja, dan ada pula yang menyatakan dua mu’addil.

Pada situasi ini, seseorang yang meyakini salah satunya tidak boleh mengingkari orang lain yang punya keyakinan berbeda. Masing-masing berhak mengamalkan apa yang diyakininya. Tidak boleh ada saling cela, apalagi sampai melontarkan vonis sesat dan kufur.

Unsur lain yang menjadikan Hadis dha’if harus tetap dipelihara dan didudukkan sesuai dengan haknya, adalah bahwa penilaian shahih, hasan, atau dha’if itu penilaian teoritik; teori ilmu Mushthalah Hadis yang dirancang bangun oleh ulama. Tidak ada jaminan kepastian bahwa apa yang ditetapkan oleh ahli Hadis sebagai Hadis shahih maka hal itu shahih pada kenyataannya. Sebaliknya, Hadis yang dinilai sebagai Hadis dha’if tidak pasti benar bahwa itu adalah dha’if pada faktanya.

Hafizh Hasan al-Mas’udi mengatakan, “Tidak ada kepastian Hadis dipandang dha’if menurut ahli bidang ini (Mushthalah Hadis) pada kenyataannya ia memang tidak shahih atau hasan. Seperti juga, tidak ada kepastian shahih atau hasannya sebuah Hadis dalam penilaian mereka adalah demikian pada faktanya. Sebab orang adil bisa saja salah dan lupa, dan yang tidak adil bisa saja benar.”

Alhasil, Hadis dhaif bukan Hadis palsu yang harus dijauhi periwayatannya sekalipun kandungan maknanya benar. Legalitas Hadis dhaif sebagai hujah sudah sejak lama diperbincangkan para ulama, dan suara mayoritas memperbolehkannya dengan beberapa catatan. Di sisi lain, ada banyak aspek berkaitan dengan Hadis dhaif yang harusnya menjadi pertimbangan seseorang sebelum ia memperkarakan kehujahannya seperti adanya mutabi’, perbedaan persepsi, dan hal lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas.

Wallahu a’lam.

Referensi:

-Al-Khulashah Fi Ahkam Al-Hadits Al-Dhaif, Ali Al-Syahud
-Al-Kifayah, Imam Khathib al-Baghdadi
-Kifayatul Akhyar, Al-Hishni
-Mafahim Yajib An Tushshah, Sayyid Muhammad Al-Maliki
-Minhatul Mughits, Hafizh Hasan Al-Mas’udi
-Taysir Mushthalah Hadis, Mahmud At-Thahhan

Al-Faqier Muhammad Habib Mustofa

Share Artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About NU Muda

NU Muda
NU Muda merupakan jebolan dari Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Yoyakarta juga dikenal NU muda yang fokus berdakwah di Web bagi kaum marjinal, baik melalui dakwah di dalam maupun di luar NU.

Baca Juga

Upaya Mewujudkan Kemandirian Organisasi

Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai badan otonom di Jam’iyyah NU yang bergerak di bidang kepemudaan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *